LKPJ Perubahan Dipenuhi Catatan

NIKE/CE Paripurna DPRD Rejang Lebong dengan agenda penyampaian rekomendiasi akhir LKPJ APBD Perubahan tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan Kamis (30/7) kemarin.

CURUP, CE – Dalam penyampaian rekomendasi akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD P 2019 lalu. Belasan catatan disampaikan sejumlah fraksi yang ada di DPRD Rejang Lebong. Seperti diantaranya fraksi Gerakan Kebangsaan Nurani (GKN) yang menyoroti sampai beberapa poin, yakni turunnya PAD RSUD Curup, Penegagasan terhadap anggaran covid 19, jika memang tidak ada kegiatan maka silahkan kembalikan pada posnya yakni APBD P mendatang. Termasuk juga disoroti yakni isu Pilkada yang saat ini berlangsung dengan meminta ASN di Rejang Lebong Netral, penyelenggara dan pengawas pemilu diminta netral.

“Termasuk juga yakni masih terus berjalannya pekerjaan yang terus terlambat dilaksanakan di Rejang Lebong,” sampai Juru Bicara Fraksi GKN, M Ali ST, kemarin di Rejang Lebong.

Begitu halnya dengan Fraksi PDIP yang disampaikan Ngadiono selaku juru bicara, yang menginginkan dan mengingatkan agar penyusunan APBD Rejang Lebong harus mengacu pada aturan dan perundang – undangan yang ada. Ditambah dengan pihaknya sendiri tetap mendukung program pemerintah yang berpihk pada rakyat.

“Hal ini agar Rejang Lebong terus membaik dalam tatanan administrasi dan keuangan daerah, yang berdampak pada masyarakat Rejang Lebong,” ungkapnya.

Serta untuk fraksi Demokrat sendiri setelah sudah banyak menyampaikan pada pandangan fraksi mengenai sejumlah keluhan, namun seluruhnya sudah dijawab oleh pemerintah, maka pihaknya sendiri pada catatan akhir hanya menyampaikan, apa yang sudah disampaikan pemerintah untuk dijalankan dengan baik, dan pihaknya sendiri menerima LKPJ tersebut.

“Dimana pada pandangan sebelumnya hampir seluruh lini sudah kita sampaikan catatanya, karena sudah dijawan esekuti, jadi hari ini kita hanya menyampaikan menerima, tanpa sejumlah catatan tambahan,” sampai Juru bicara Fraksi Demokrat Metalia Trinainingsh, kemarin di Rejang Lebong.
Begitu juga dengan fraksi lainnya yakng ikut memberikan catatan yang hampir sama yakni Bidang PAD yang mengalami penurunan. Pelayanan Publik yang harus ditingkatkan, persoalan realisasi anggaran mulai dari perencananan sampai dengan terealisasi, banyaknya sejumlah program yang mandek.
Ditambah dengan anggaran covid Rejang Lebong, jika memang tidak ada penggunaan yang urgen, pihaknya minta untuk dikambalikan pada posnya, sehingga pembangunan dan program lain di Rejang Lebong dapat berjalan seperti biasanya. (CE1)

Iklan

Comments are closed.