Beranda Bengkulu KPK Minta Pemda Segera Tertibkan Aset

KPK Minta Pemda Segera Tertibkan Aset

6
0
ILUSTRASI/NET

CE ONLINE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu segera menertibkan aset yang dimiliki. Diungkapkan Direktur Korsup Wilayah I KPK, Didik Agung Widjanarko bahwa, ini sebagai langkah mencegah pemanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat.

Data KPK sampai dengan akhir 2020, dari keseluruhan jumlah aset milik pemda se-Provinsi Bengkulu berjumlah 7.984 bidang tanah, yang telah bersertifikat baru 3.940 bidang tanah atau 49,34 persen.
“KPK mendorong target sertifikasi di tahun 2021 ini sebanyak 1.437, walau total target pemda dan BPN Bengkulu di 2021 ini hanya 722,” sampainya.

Dikatakannya, berdasarkan catatnan KPK, terdapat 4 tanah dan bangunan yang bermasalah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Yaitu tanah lapangan golf, tanah dan bangunan Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, kantor dan balai pembibitan hewan, dan tanah yang direncanakan untuk Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) modern.
“Total nilai aset tersebut mencapai Rp4,3 Miliar,” katanya.

KPK meminta dukungan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu untuk bersama-sama melakukan upaya penyelamatan aset daerah, dalam bentuk bantuan percepatan upaya sertifikasi aset pemda dan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) di seluruh wilayah Bengkulu.

Terkait penertiban PSU, berdasarkan data yang telah dikumpulkan KPK per-Februari 2021, pemda yang sudah menerima penyerahan PSU dari pengembang perumahan adalah Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Untuk Pemerintah Kota Bengkulu, terdapat 5 buah PSU yang telah diserahterimakan di tahun 2020, yakni Perumahan Grand Laksita seluas 5.062 meter persegi, Perumahan Griya Laksita 2 (3.982 meter persegi). Perumahan Perindo Indah V (2.079 meter persegi), Perumahan Perindo Indah (1.464 meter persegi), dan Perumahan Royal Residence II (8.629 meter persegi).
“Untuk Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, ada dua pengembang yang sudah serah terima PSU. Lalu, satu pengembang sedang dalam proses serah terima PSU, serta 20 pengembang belum menyerahkan PSU-nya. Total PSU, baik yang sudah diserahkan maupun belum, mencapai nilai Rp2,28 Miliar,” ungkapnya.

Terpisah Kepala Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Euis Yeni Syarifah menyebutkan, pihaknya selama ini sudah bekerja sama dengan pemda Provinsi Bengkulu. Termasuk pula langkah proaktif dari Kantor-Kantor Pertanahan untuk berkoordinasi dengan pemda kabupaten dan kota se-Bengkulu untuk meningkatkan jumlah aset bidang tanah milik pemda yang bersertifikat.

Dalam penertiban aset ini, ada tiga hambatan yang perlu penyelesaian, yaitu terkait pemda yang tidak dapat menunjukan batas – batas fisik aset yang dimilikinya. Pemda yang tidak dapat menunjukan alas hak atas aset yang dikuasainya, serta aset milik pemda dikuasai pihak ketiga.
“Pengelolaan aset daerah, secara legal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” singkatnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: