Beranda Bengkulu Dewan Kurang Sepakat Soal Hibah BLK

Dewan Kurang Sepakat Soal Hibah BLK

10
0
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi, Suimi Fales SH MH

CE ONLINE – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi, Suimi Fales SH MH menyatakan kurang sependapat dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk menghibahkan Balai Latihan Kerja (BLK) kepada pemerintah pusat. Ini sebagaimana diungkapkannya pada Jumat (26/3) kemarin.
“Keberadaan BLK dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) khususnya di Provinsi Bengkulu, selagi Pemprov melalui OPD teknis dapat mengelolanya secara maksimal,” sampainya.

Dewan yang akrab dipanggil Wan Sui ini mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan kabar terkait wacana Pemprov yang ingin menghibahkan BLK. Keberadaan BLK itu sangatlah penting untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas SDM, terutama putra dan putri asal Provinsi Bengkulu yang nantinya siap bekerja.
“Namun sebelum wacana itu ditindaklanjuti, kita menyarankan Pemprov terlebih dahulu mengkajinya secara mendalam. Kita sebenarnya sedikit bingung dengan wacana Pemprov, kok bisanya secara tiba-tiba berniat menghibahkan BLK tersebut,” ujar Wan Sui.

Ia juga berpendapat kalau memang Pemprov terkendala dalam mengelola BLK itu, seharusnya konsultasikan dengan DPRD Provinsi. Karena siapa tahu diperoleh solusi atau jalan keluar terbaik, hingga nantinya BLK bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
“Tentu saja secara optimal juga. Sayangnya Pemprov cenderung tertutup, hingga BLK terkesan hanya terbengkalai,” katanya.

Yang jelas, sambung Wan Sui, pihaknya meminta rencana hibah BLK itu dikaji terlebih dahulu. Lain hal dengan RSKJ, silakan saja kalau Pemprov ingin menghibahkannya kepada pemerintah pusat.
“Mengingat untuk mengelola RSKJ yang asetnya cukup besar, daerah juga keterbatasan anggaran. Sementara pelayanan selalu dituntut maksimal,” kata Politisi PKB ini.

Sebelumnya, Sekdaprov Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, M.Si menyampaikan, terkait rencana hibah BLK kepada pemerintah pusat, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Bengkulu.
“Saat kunjungan Komisi IX DPR RI lalu, terkait rencana hibah ini sudah disampaikan. Baru bisa dilakukan setelah DPRD Provinsi menyetujuinya,” singkatnya. (CE2)

Ingin Berlangganan Koran? Hubungi Kontak Whatsapp +62 821-7863-9651

IKUTI JUGA AKUN MEDIA SOSIAL CE DIBAWAH INI: