Berita Kito Nian

Dari Sidang Paripurna Istimewa LKPJ 2018, DPRD Apresiasi Capaian WTP, Beri 8 Cacatan

IKE/CE
Jalannya sidang paripurna istimewa LKPJ 2018 yang digelar DPRD Rejang Lebong kemarin.

CURUP, CE – DPRD Rejang Lebong mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten Rejang Lebong yang telah menerima predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Menurut pihak dewan hal ini menandakan jika pengelolaan keuangan di Rejang Lebong sudah trasparan dan akuntabel, yang mana hal ini sendiri adalah hasil kinerja bersama yang harus dipertahankan bersama.
“Kita selaku DPRD Rejang Lebong secara khusus mengapresiasi kinerja pemerintah atas WTP yang didapat, yang mana ini sendiri sudah belasan tahun tidak Rejang Lebong dapatkan. Secara tidak langsung eksekutif dan legerlatif sudah menjalakan kerja mereka masing – masing dengan baik,” sampai Ketua DPRD Rejang Lebong M Ali ST disela-sela jalannya paripurna LKPJ 2018.Hanya saja kendati mengapresiasi capaian WTP, pihak DPRD Rejang Lebong masih memberikan 8 catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2018. 8 catatan tersebut dibacakan langsung oleh perwakilan Pansus LKPJ DPRD Rejang Lebong yakni Zulkarnain Taib.Catatan pertama pihak dewan sampaikan dari bidang pemerintahan. Dalam bidang ini pihak dewan memminta kepada pihak Pemkab untuk bisa segera mengisi jabatan struktural yang sampai dengan saat ini masih banyak kosong. Terutama mulai dari eselon II sampai dengan staf.

“Yang mana hal ini sendiri untuk mempercepat kinerja OPD untuk merealiasikan anggaran,” sampai Taib.
Kedua dalam bidang kesehatan yang ada di RSUD Curup. Pihak dewan menilai OPD tidak maksimal secara sarana dan prasaran, sehingga disibukkan dengan perpindahan RSUD Curup dan RSUD Jalur Dua. Yang mana hal ini menyebapkan pelayanan yang ada tidak maksimal dan merugikan masyarakat. “Untuk kita minta dibenahi bersama dan ada solusi yang terbaik,” katanya.Ketiga dalam bidang pendidikan, pihak dewan meminta untuk lebih diperhatikan lagi. Adapun aat ini masih banyak sarana yang kurangan, pihaknya meminta adanya standar ksusus penunjukan kepala sekolah. Tujuanya agar tidak lagi kepala sekolah yang enggan berinovasi dan berbenah untuk mengembangkan sekolah.
“Dan mereka juga saat ini hanya menjalankan tugas dan kewajiban, tanpa memikirkan apa untuk kemajuan pendidikan,” terangnya.Cacatan ke empat dari bidang pemasyarakat. Yakni Pemkab diharapkan bisa tetap mengalokasikan dana rutin untuk BMA sampai menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.Kelima dalam bidang perekonomian, disini pihak dewan minta adanya program yang lebih realistis dan terukur untuk kejahteraan masyarakat. Yang mana di Rejang Lebong sendiri unggul dengan bidang pertanian dan juga bidang perternakan.Kemudian cacatan keenam bidang bencana daerah. Dimana disini masih banyak keterlambatan dalam penanganan. Sedangkan pihaknya sendiri sudah menganggaran dana pasca bencarana, namun tidak digunakan, sedangkan hal ini untuk memulihkan kembali keadaan mayarakat yang terkana bencana.Jadi kita ingin BPBD ini aktif dalam penangan bencana dan juga usai bencana,” sampainya.Ketujuh bidang pembangunan yang mana selalu terjadi kelebihan bayar kepada pihak ketiga, sehingga diminta kepada PUPRPKP untuk bisa menghiting dengan benar agar tidak terjadi lagi, agar tidak menjadi kerugian tehadap negara. Dan masih lambannya realisasi pembangunan di Rejang Lebong sedangkan kita ketahui jika seluruh perencanaan sudah dilakukan ditahun sebelumnya. “Jadi kita minta mulai berbenah agar tidak terus menjadi PR tahunan di Rejang Lebong,” tambahnya.Serta cacatan kedelapan, pihaknya sendiri minta kepada Pemkab Rejang Lebong untuk bisa rasional dalam perencanaan pembangunan di Rejang Lebong. khusunya dalam menggali sektor PAD.Disamping itu Bupati Rejang Lebong Dr H Ahmad Hijazi SH MSi menyampaikan jika pihaknya menerima seluruh catatan dari DPRD Rejang Lebong, yang mana ini sendiri menjadi evaluasi untuk pemkab Rejang Lebong untuk bisa lebih baik. (CE1)

Comments

comments

Iklan

Comments are closed.